Kejahatan atau perbuatan. Korupsi di Indonesia Secara Umum Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan Pasal 1 ayat. Halaman Selanjutnya:Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan perekonomian maupun keuangan negara. 25 Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni Asas-Asas Hukum Pidana, “Strafbaarfeit itu sendiri atas handeling dan gevolg (kelakuan dan akibat)”. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; b. Dari batasan yang dibuat Jonkers. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana Narkotika 4. 2. undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. menyampaikan efektifitas penanganan perkara tindak pidana tidak lepas dari faktor regul. 3. Iaksaan Republik INDONESI, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan. UU Darurat No. Adapun rumusan dalam pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, dengan pidana penjaraDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Hukumnya bisa dipelajari dalam Kitab Undang. Secara umum, ada dua komponen yang. Hal ini dapat diketahui dari arrest Hoge Raad (11 April 1927 W 11673) yaitu seorangKejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain. Bahwa yang dimaksud delik formil adalah delik yang. TPU merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, M. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s. Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Tindak pidana pemilu menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018) sebagai berikut: “Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ataupidana tertentu, baik tindak pidana umum seperti yang dirumuskan dalam KUHP atau. desakan untuk mempertahankan status diri. Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan. Penyidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi, serta menemukan tersangkanya. Menurut hukum positif, tindak pidana adalah sutu peristiwa yang dikategorikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 2. Prapenuntutan adalah tindakan. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan. Orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak di luar. Diluar daftar tersebut, Rentut juga dapat diterapkan pada perkara-perkara yang berdasarkan kriteria tertentu dipandang penting. Apabila terjadi atau. Tindak Pidana Rahasia Bank (Ps 47, Ps 60 UUPS)14/03/2023. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum adalah melanggar kesusilaan di Muka Umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir. Sementara delik khusus ( delicta propria ), hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunya. Direktorat Tipideksus, menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya: Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan Februanto, S. UU tentang lalu lintas jalan LITERATUR 1. A. peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan. K. 1. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu :15 Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan. 1 Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah strafbaarfeit12. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum yang diatur di dalam dan diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan surat dakwaan penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah Contoh tindak pidana umum adalah tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP, tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Dalam hal faktor meringankan lebih dominan dan pasal undang-undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, maka pedoman tuntutan pidananya dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. H. yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, 2. Wewenang Jaksa Penuntut Umum. 2009. Asas legalitas yaitu Penutut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 83 Ibid. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN . 6. 2 tahun 2002 tentang. 2. Pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu: a. Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar. suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga. 372. Bambang Poernomo menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. Dijatuhkan dan dilaksanakn oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tanggal 23 April 2008 telah diundangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: a. 16. + PEMERASAN & PENGANCAMAN. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c,A. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. hlm. Moeljatno, meyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu 11 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah : a. Perbedaan dari Segi Defisini secara definisi hukum pidana umum adalah Perundang-undangan Pidana dan berlaku umum. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 48. Secara umum, diversi merupakan kewenangan penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Jadi, penyidik militer adalah penyidik khusus untuk perkara-perkara tindak pidana di lingkup peradilan militer. Jika tindak pidana kesehatan pelakunya adalah penyelenggara pelayanan kesehatan secara umum (health care provider), maka tindak pidana medik khusus digunakan untuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medik. Pasal 46 ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya. Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. d Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Baca juga: Pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di Indonesia. Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” ( crime atau Verbrechen. , M. A. 85 Ibid. Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Flora Dianti, S. Tinjauan umum mengenai tindak pidana Penyuapan 1. Tindak pidana menurut agama yaitu semua perbuatan yang dianggap dosa/ terlarang/tercela menurut ajaran atau norma. 19 Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Tinjauan Umum Tindak Pidana 1. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana a. B/2020/PN Tjk), Yoga Saputra Alam. 83 Ibid. Berikut ini 10 penjelas dari para ahli yang memberi pengertian terhadap istilah Tindak Pidana. umum menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pecemaran nama baik. Andi Hamzah, Delik – delik tersebar diluar KUHP 3. Mengenai tindak pidana dalam UU pemilu. Adapun Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa 1 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Paragraf 4 Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis Pasal 244. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999. By. pengertian tindak pidana dari rumusan yang ditetapkan oleh para ahli hukum pidana nasional sebagai berikut: “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan 7Muh. Ulasan Lengkap. Dalam menjalankan tugas Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut umum dalam hukum tindak pidana, JPU memiliki beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang. , M. Pengertian tindak pidana Pemilu dalam sistem hukum pidana di Indonesia baru pertama kali muncul setelah di undangkannya UU No. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana. com – Hukum tindak pidana khusus merupakan hukum pidana yang berada di luar hukum pidana umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana. Penelitian ini menekankan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan mengenai pidana pemilihan umum seperti dalam dalam undang-undang dan sebagainya, sedang-kan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, kasus. Tinjuan Umum tentang Tindak Pidana Berdasarkan literatur, untuk pengertian “strafbaar feit” terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya). pembahasan. 17. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (Bijkomende voor waarde strafbaarheid) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP. + PENGANIAYAAN & PENGEROYOKAN. tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP sebagaimana diatur dialam pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan. TINJAUAN PUSTAKA. F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21). Hukum Pidana Umum; Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi pelaku hukum dan tingkat berlakunya, mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. H. Simons21, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang. Hubungan antara hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan dari hukum pidana umum tetap berlaku di. 4500 (empat. Orang. 1. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan secara. Jika tindak pidana medik difahami sebagai bentuk-bentuk tindak pidana. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidanaSesuai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Secara umum dalam KUHP terdapat 3 dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana : (1) Dari Sudut Cara Pencantuman Unsur-Unsur Dan Kualifikasi Tindak Pidana. sedangkan hukum pidana khusus adalah Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak. Y. 16 Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. (4) Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi sebagaimana. Pidana umum mempelajari tentang materi yang tercantum dalam KUHP. TINJAUAN PUSTAKA. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara13. + PENCEMARAN NAMA BAIK & FITNAH. Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut; a. A. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanggungjawaban Pidana. b. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain,. Kata Kunci: Politik Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum . Sedangkan kewenangan peradilan bagi sipil dan militer adalah berbeda. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak. 84 Ibid. Makalah tentang Hukum Pidana Umum20190507 80856 toeaf. denda, sedangkan kejahataan itu sendiri adalah tindaka pidana yang termasuk berat yang sanksi atau hukumannya bukan seperti pidana ringan sebelumnya tetapi dapat berupa hukuman mati, penjara dan biasanya dapat. Hingga kini, Kejagung telah menetapkan 20 jenis tindak pidana yang penuntutannya harus melalui prosedur Rentut. 85 Ibid. Tugas dan Wewenang. , hlm. Bambang Poernomo. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009. dalam Pasal 63 ayat 1 adalah tindakan nyata atau material. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA ADAT 1. Dasar hukum terbitnya UU 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan. H dan pertama kali dipublikasikan pada hari Kamis, 18 Juni 2020. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana. Formil, dalam tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (berarti dengan selesainya perbuatan tindak pidana terlaksana); dan b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh. Perbedaan Delik Umum dan Pidana. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai. Umum dan Tindak Pidana Khusus, dimana aturan-aturannya ada didalam Kitab 15Siswanto Sunarso, 2015, Filsafat Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-1, hlm. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah: 1. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi. TINJAUAN UMUM A. Beliau lahir pada 23 Februari 1938 dan meninggal pada 3 Juli 2020. Pengertian tindak pidana. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang. Asas Proporsionalitas (Proporsionality Principle) Yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada. memeuat tentang perkara-perkara pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika. 31 2. tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (berarti Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya, bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya. , M. hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi/yang ditunjuk. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Yunan Harjaka, S. A. Buku ini memberikan informasi. Dasar Hukum. 4. 4. Tindak pidana korupsi adalah tindak. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 2. Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat dilihat antara lain dalam Undang-Undang No. 86 Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bukan dilakukan oleh korporasi sendiri, karena korporasi tidak mempunyai raga dan jiwa, tetapi dilakukan oleh personel pengendali korporasi atau directing mind . Pidana umum mempelajari tentang materi yang tercantum dalam KUHP. 1. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah (hal. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).